Prabowo Perkenalkan DDMF, Bakal Biayai 3 Proyek Besar Ini

KATALAMPUNG.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemanfaatan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis jangka panjang di Indonesia.



DDMF merupakan instrumen yang disiapkan Danantara untuk membiayai proyek-proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan mobil listrik nasional. Pemerintah ingin mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik nasional, tidak hanya dari sisi produksi kendaraan, tetapi juga penguatan ekosistem industrinya di dalam negeri.

Selain mobil listrik, pengembangan Motor Listrik Nasional (Molinas) juga menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik sekaligus membangun industri kendaraan nasional.

Proyek strategis lainnya yang mendapat perhatian adalah pembangunan Giant Sea Wall. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu proyek jangka panjang untuk menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.



Dengan adanya DDMF, pemerintah memiliki instrumen pembiayaan di luar pola pembiayaan APBN secara langsung. Skema ini diharapkan dapat membuat proyek-proyek strategis dengan kebutuhan investasi besar tetap berjalan tanpa seluruh bebannya harus ditanggung oleh anggaran negara.

Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Danantara harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Karena itu, DDMF diposisikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi proyek yang memiliki dampak strategis terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan arah baru pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, dengan memanfaatkan aset dan kekuatan investasi nasional melalui Danantara.

Namun, bagaimana tepatnya skema DDMF untuk masing-masing proyek, termasuk mobil listrik nasional, Molinas dan Giant Sea Wall, masih menjadi bagian yang perlu ditunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. (dbs)

Diberdayakan oleh Blogger.