Dorong Lampung Jadi Ibu Kota Indonesia, Ketua MPR Dilobi
JAKARTA, katalampung.com - Wacana pemindahan Ibu Kota
Republik Indonesia kembali menghangat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat
mewacanakan kembali untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Kondisi Jakarta
saat ini dianggap sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai pusat
pemerintahan negara. Apalagi, Jakarta
semakin macet, kepadatan penduduk yang melahirkan banyak problem sosial.
Menangkap wacana tersebut, beberapa tokoh di Lampung
sempat menggelar Focus Group Discussion
(FGD) di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017 lalu. "Lampung Sebagai
Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia" dijadikan sebagai bahan
kajian.
Hasil kajian tersebut kemudian dibawa ke pusat melalui
Ketua MPR Zulkifli Hasan. Diketahui, Zulkifli Hasan adalah anggota MPR dengan
daerah pemilihan Lampung. Sebelumnya, usaha lobi juga sudah disampaikan kepada
wakil rakyat dari Dapil Lampung lainnya yaitu politisi Partai Golkar Azis
Syamsudin.
"Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua
Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan
guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan beliau terkait rekomendasi
FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI. Bila gagasan yang
dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang
visi-misi dari negara," ujar Andi Desfiandi kepada media di Senayan,
Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Ketua Yayasan Alfian Husein dan juga Doktor lulusan
Universitas Padjadjaran Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki
sumberdaya yang cukup untuk bisa menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Selain
itu, dari kajian mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan
wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman
dari gempa dan bencana.
Dilanjutkan Andi Desfiandi, terkait ketersediaan lahan,
ada puluhan ribu hektar lahan milik Kementrian Kehutanan dan BUMN PTPN VII bisa
dijadikan sebagai lahan baru. Artinya,
bisa mengurangi biaya pengadaan lahan dan menghindari resistensi konflik tanah.
Selain soal tanah, ada nilai lebih lain bagi Lampung.
Ketersediaan konektivitas moda transportasi menjadi mobilisasi menjadi mudah.
Apalagi, di Lampung sudah ada empat bandara yang bisa digunakan. Bandara Radin
Inten II di Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat,
Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga
ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses
pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang
sarana transportasi Jakarta-Lampung.
"Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi
semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung
yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi
pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi
dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota
Pemerintahan NKRI!" pungkas Andi Desfiandi.
Sementara itu, Zulkifli Hasan sendiri memberikan
apresiasi atas usaha yang dilakukan beberapa tokoh Lampung yang menyambangi
dirinya. "Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi
agar Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Lampung memang
dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan
memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra
daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut," ujar Kakak Kandung
Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan itu. (rls)