Dorong Lampung Jadi Ibu Kota Indonesia, Ketua MPR Dilobi

JAKARTA, katalampung.com - Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia kembali menghangat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mewacanakan kembali untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Kondisi Jakarta saat ini dianggap sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan negara. Apalagi,  Jakarta semakin macet, kepadatan penduduk yang melahirkan banyak problem sosial.

Menangkap wacana tersebut, beberapa tokoh di Lampung sempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017 lalu. "Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia" dijadikan sebagai bahan kajian.

Hasil kajian tersebut kemudian dibawa ke pusat melalui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Diketahui, Zulkifli Hasan adalah anggota MPR dengan daerah pemilihan Lampung. Sebelumnya, usaha lobi juga sudah disampaikan kepada wakil rakyat dari Dapil Lampung lainnya yaitu politisi Partai Golkar Azis Syamsudin.

"Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan beliau terkait rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI. Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara," ujar Andi Desfiandi kepada media di Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ketua Yayasan Alfian Husein dan juga Doktor lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki sumberdaya yang cukup untuk bisa menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Selain itu, dari kajian mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.

Dilanjutkan Andi Desfiandi, terkait ketersediaan lahan, ada puluhan ribu hektar lahan milik Kementrian Kehutanan dan BUMN PTPN VII bisa dijadikan sebagai lahan  baru. Artinya, bisa mengurangi biaya pengadaan lahan dan menghindari resistensi konflik tanah.

Selain soal tanah, ada nilai lebih lain bagi Lampung. Ketersediaan konektivitas moda transportasi menjadi mobilisasi menjadi mudah. Apalagi, di Lampung sudah ada empat bandara yang bisa digunakan. Bandara Radin Inten II di Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.

"Jadi wacana ini memang  berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI!" pungkas Andi Desfiandi.

Sementara itu, Zulkifli Hasan sendiri memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan beberapa tokoh Lampung yang menyambangi dirinya. "Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut," ujar Kakak Kandung Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan itu. (rls)