Pemprov Lampung Gulirkan Rp52 Miliar Untuk Perkuat Modal Koperasi dan UMKM
Menurut Gubernur Ridho, perguliran dana tersebut karena
banyak koperasi dan UMKM belum layak secara perbankan atau bankable. "Meskipun belum bankable, namun usahanya riil dan
perlu diperkuat agar mampu menggali potensi daerah menjadi produktif,"
kata Gubernur Ridho di Bandarlampung, Jumat (8/9/2017).
Banyak di antara UMKM itu merupakan industri kreatif
yang mendukung pariwisata Lampung, sebagai satu dari tiga program unggulan
Pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Misalnya,
kerajinan kain tapis, tenun khas Lampung. "Peningkatan dan perluasan akses
permodalan ini untuk meningkatkan akses koperasi ke lembaga keuangan. Kemudian,
meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengajuan investasi," kata Ridho.
Selain perguliran modal, Pemprov Lampung juga mendorong
perbankan terus meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dalam kurun
waktu dua tahun terakhir, penyaluran program KUR di Provinsi Lampung Rp2,5
triliun dengan jumlah debitur sebanyak 129.550 pada 2016 dan pada 2017 ini
sampai dengan Februari tersalurkan kredit Rp121,86 miliar dengan jumlah 4.132
debitur.
Dalam memperkuat koperasi dan UMKM, Pemprov Lampung
juga menggandeng pemerintah pusat melalui program Satu Juta Nama Domain, salah
satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Manfaat program
ini, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam, untuk
mendorong pelaku UKM memasarkan produk mereka melalui internet. "Program
ini sejalan dengan upaya peningkatan daya saing koperasi dan UKM di Provinsi
Lampung," kata Satria Alam.
Dukungan penguatan Koperasi dan UMKM, kata Satria Alam
dilakukan melalui kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku
usaha, dan dukungan fasilitasi dan akses pembiayaan atau permodalan. Selain
itu, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelaktual (HaKI), memperluas jaringan
usaha dan pemasaran baik berbasis online dan offline melalui pameran dan
promosi unggulan baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung.
Hingga Desember 2016, jumlah koperasi di Provinsi
Lampung mencapai 5.320 unit, terdiri dari 3.024 koperasi aktif dan 2.296
koperasi tidak aktif. Dukungan penguatan koperasi dan UMKM, kata Satria,
dilakukan melalui pameran dan promosi produk unggulan baik di dalam maupun di
luar Provinsi Lampung.
Salah satunya dengan pengoperasian Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) di Kawasan PKOR Wayhalim, Bandarlampung yang mulai beroperasi 9
Agustus 2017. Pusat layanan ini diharapkan menjadi suatu tempat inkubator
bisnis bagi UKM dalam mengembangkan usaha.(rls)