Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ISEI Lampung
Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., saat menjabarkan tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX “Terobosan
Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi” kepada katalampung.com, Kamis
(28/09). “Jumlah pengangguran terbuka
masih 7,03 juta orang per Agustus atau 5,61% dari total angkatan kerja. Angka ini tidak
banyak berubah dibanding dua tahun sebelumnya atau sekitar 7,24 juta orang
(5,94%),” ujar Ayi
Menurutnya, pemerintah harus mengoptimalkan kesempatan untuk membenahi masalah besar bangsa ini, dengan mengejar pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan itu bukan hanya fokus mengejar angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tapi harus mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang menciptkan pemerataan pendapatan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja luas. Apalagi dari sisi angka pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih bisa meraih setidaknya 5%, terbaik ketiga diantara negara G20 atau 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia.
“Selain kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin
dan kaya, Indonesia juga masih menghadapi kesenjangan pendapatan antarwilayah. Keberpihakan
pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil perlu
terus ditingkatkan agar wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang,”
kata Ayi Ahadiat
Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi secara siginfikan,
Dr. Ayi Ahadiat menyatakan, pemerintah harus segera melakukan lima langkah
penting.
Pertama,
pemerintah harus konsisten memperkuat infrastruktur dasar yang terintegerasi.
Kedua, pemerintah
harus gencar meningkatkan financial
inclusion terutama ke pelaku sektor usaha kecil dan pertanian, yang sampai
sekarang belum memiliki akses memadai ke sumber permodalan (perbankan).
Ketiga,
pemerintah harus menggencarkan revitalisasi industri, terutama industri
manufaktur yang berbasis sumber daya lokal dan menyerap banyak tenaga kerja.
Keempat,
pemerintah harus secara serius mempromosikan produk-produk industri maupun
pariwisata kita di seluruh dunia, terutama dengan mengoptimalkan peran kedutaan
besar.
Kelima,
pemerintah harus memberi insentif yang menarik dan memperbesar peluang
tumbuhnya industri kreatif berbasis teknologi informasi di Tanah Air.
Sementara itu, guna mencapai sasaran pengurangan
ketimpangan pembangunan antar wilayah, menurut Dr. Ayi Ahadiat, diperlukan
sejumlah arah kebijakan. Arah kebijakan itu antara lain: mendorong percepatan
pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dan strategis, meningkatkan
keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan
terpencil serta mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dan pulau terluar dan
menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar,
menengah dan kecil secara hirarkis dalam suatu sistem pembangunan perkotaan
nasional.(gsu)