Provinsi Lampung Raih Peringkat Pertama Nasional Penanganan Konflik 2017
 |
| Gubernur Lampung pada saat pembukaan acara ISEI di Swiss-Bel Hotel, Bandarlampung, Rabu (18/10/2017) |
"Keberhasilan yang dicapai ini berkat bimbingan
Pak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan kerja sama yang baik stakeholder dan
bantuan seluruh lapisan masyarakat Lampung," kata Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung, yang dihubungi di The City Hotel Ambon,
Maluku, Jumat (20/10/2017).
Pengumuman itu disampaikan pada rapat evaluasi rencana
aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi se-Sumatera dan
Jawa yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan dibuka oleh Wakil
Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Menurut Irwan, Pemerintah Provinsi Lampung
mendapat nilai tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi
laporan berjalan tertib dan tepat waktu.
"Selain itu, penanganan konflik secara langsung
dapat diantisipasi dengan cepat oleh aparat keamanan TNI dan Polri serta
dukungan masyarakat yang menginginkan suasana aman damai di Lampung," kata
Irwan.
Provinsi Lampung berada di posisi teratas dengan meraih
nilai 79,74% naik dari capaian sebelumnya (B.04/April) 72,10%. Di posisi kedua
ditempati Jawa Timur (73,93%), DI Yogyakarta (61,53%), Jawa Tengah (60,47%),
DKI Jakarta (52,93%), Aceh (47,90%), dan Sumatera Barat 44,03%), Jambi
(44,03%), dan Jawa Barat (32,67%). Selanjutnya, Riau (31,21%), Bengkulu
(28,58%), Bangka Belitung (26,50%), Sumatera Selatan (11,77%), Sumatera Utara
(6,67%), dan Banten (1,13%).
"Masih ada satu tahapan penilaian lagi yakni B.12
Desember nanti. Hasilnya akan diumumkan pada 2018 pada acara Rakornas Tim
terpadu penanganan konflik sosial sekaligus pemberian penghargaan kepada 10
kepala Daerah Provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial yang dihadiri
Presiden atau Mendagri. Kami menargetkan Lampung tetap di posisi pertama
seperti tahun lalu meskipun mempertahankan itu jauh lebih sulit," kata
Irwan Marpaung.
Prestasi ini menambah catatan Lampung dalam pengakuan
penanganan konflik. Pada 15 Maret 2017, Kementerian Dalam Negeri juga menempatkan
Lampung di posisi atas dari 10 provinsi penanganan konflik sosial terbaik tahun
2016.Atas prestasi itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sertifikat
kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.(hprov)
