Pemprov Lampung Luncurkan Sistem Penanggulanan Kemiskinan Saburai
BANDARLAMPUNG,
katalampung.com - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) meluncurkan Sistem Penanganan Kemiskinan Sai Bumi
Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai). Sistem ini membangun basis data individu,
rumah tangga, dan keluarga miskin sebagai acuan penyusunan program pengentasan
kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat.
Menurut Kepala Bappeda
Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, selaku Sekretaris Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung, pihaknya menggagas sistem
informasi data memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) 2011 dan Pemutakhiran
Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, berikut indikator kemiskinan yang terdiri dari
877.905 kepala rumah tangga atau 3.206.269 jiwa. "Dalam pelaksanaannya,
Simnangkis ini dikelola TKPK Provinsi dan TKPK kabupaten dan kota," kata
Taufik Hidayat, di Bandarlampung, Rabu (8/11/2017).
Simnangkis Saburai mulai
diperkenalkan sejak 17 Oktober 2017 pada rapat koordinasi yang dihadiri unsur
TKPK Provinsi dan TKPK kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Acara ini dibuka
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung.
Pada acara itu disepakati
komitmen menjadikan Simnangkis Saburai sebagai alat bantu mensinergikan program
penanggulangan kemiskinan di Lampung. Sebagai tindak lanjut, Bappeda Lampung
menggelar pelatihan bagi operator Simnangkis dari unsur TKPK dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung di Sekretariat TKPK Bappeda Provinsi
Lampung, Rabu-Kamis (8-9/11/2017).
Menurut Taufik Hidayat,
program pengentasan kemiskinan dapat berjalan baik, jika pemerintah pusat
hingga daerah memiliki data sasaran program yang akurat sehingga program tepat
sasaran dan tepat guna. "Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan program
pengentasan kemiskinan adalah penggunaan basis data yang berbeda untuk
mengidentifikasi sasaran program. Ini menyebabkan tumpang tindih sasaran dan
program yang dicanangkan dengan masalah masyarakat, tidak selaras," kata
Taufik Hidayat.
Dengan demikian, sistem
informasi pemetaan data penduduk miskin menjadi keniscayaan untuk mengetahui
kondisi kemiskinan wilayah, tingkat keparahan kemiskinan, penerima bantuan, dan
jenis bantuan yang diterima. "Ini menjadi acuan bagi stakeholder
penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan,
khususnya TKPK Daerah selaku focal point pengentasan kemiskinan di
daerah," kata Taufik.(hpro)