Bantuan Sosial Non Tunai Sebagai Upaya Perluasan Akses Keuangan
“Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang pada Triwulan III 2017 lalu mencatat angka 5,06%, peran bantuan sosial
sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat
Indonesia yang berada di kelas bawah atau bottom
of the pyramid,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr. Sugeng.
Baca Juga: Ini Dampak Dari Rendahnya Tingkat Inklusi Keuangan
Baca Juga: Ini Dampak Dari Rendahnya Tingkat Inklusi Keuangan
Menurutnya, transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi
non tunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi
lebih efisien dan efektif. “Serta mendukung pencapaian prinsip 6T, yaitu Tepat
Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat
Administrasi,” tutur Sugeng.
Penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah
dimulai sejak satu tahun yang lalu. Diawali dari penyaluran Program Keluarga
Harapn (PKH) secara non tunai pada tahun 2016 kepada 1,2 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) dan selanjutnya pada tahun 2017 diperluas targetnya kepada 6 juta
KPM serta Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM. Ke depan
program bansos non tunai akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai
10 juta penerima, masing-masing untuk PKH dan BPNT.
“Sebagai payung hukum penyaluran bantuan sosial secara
non tunai, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2017 telah menerbitkan Perpres No. 63 tahun
2017 tentang Penyaluran Bantuan secara Non Tunai,” tutur Sugeng.
Penerbitan Perpres tersebut dimaksudkan untuk
memberikan pedoman yang jelas dan menjaga standarisasi mekanisme penyaluran
secara non tunai berbagai program bansos.
Sehingga, dalam perkembangan kedepan terdapat berbagai
bantuan sosial yang akan disalurkan secara non tunai, maka standarisasi
mekanisme dapat mengacu pada perpres dimaksud dan melihat implementasi bansos
non tunai yang sudah lebih dahulu diimplementasikan.
Menurut Sugeng, dalam mengimplementasikan Strategi
Nasional Keuangan Inklusi, termasuk penyaluran bantuan sosial secara non tunai
sebagai salah satu inisiatif utama, Bank Indonesia telah berkomitmen penuh
dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan program dimaksud.
“Dukungan Bank Indonesia diwujudkan dalam Blueprint
Sistem Pembayaran yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu, perluasan
penggunaan instrument non tunai (elektronifikasi),
infrastruktur pembayaran yang andal dan aman dan pengawasan serta oversight yang kuat dan tajam serta menyeluruh
(rigorous),” tambahnya.
Seluruh program dan inisiatif terkait keuangan inklusif
termasuk bantuan sosial non tunai diimplementasikan di bawah pilar pertama,
yaitu elektronifikasi.
“Dalam pelaksanaan inisiatif pilar pertama tersebut,
dukungan infrastruktur yang antara lain berupa implementasi Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN) pada pilar kedua akan berkontribusi penuh bagi interoperabilitas
dan interkoneksi penyaluran bantuan sosial non tunai guna memastikan efisiensi
dan efektivitas penyaluran,” jelas Sugeng.
Dalam pelaksanannya, kata Sugeng, tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan Bank Indonesia di
bidang sistem pembayaran, pengawasan yang kuat dan menyeluruh. Sebagaimana
pilar ketiga Blueprint Sistem Pembayaran, akan dilakukan Bank Indonesia pada
seluruh tahapan dan fase penyaluran bantuan sosial non tunai.
Menurutnya, Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk
melakukan proses monitoring dan pemantauan penyaluran bantuan sosial non tunai,
melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai provinsi, kabupaten, dan
kota.
Editor:
Guntur Subing