Frans Agung MP dan BNP2TKI Sosialisasi Buruh Migran yang Aman
Kegiatan yang diikuti sebanyak 150 orang tersebut
bertempat di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Selasa
(6/2/2018). Hadir dalam kegiatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP
Natamenggala, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo, Kepala
BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Lampung Timur Budi Yul.
Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur,
Budi Yul mengatakan, Pemkab Lampung Timur saat ini terus melakukan pendampingan
terhadap warga yang menjadi buruh migran. Bahkan kata dia, sudah banyak program
program dari pemerintah yang digulirkan untuk masyarakat.
Disisi lain, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI
Edy Sudjarwo menyatakan saat ini minat masyarakat bekerja ke luar negeri sangat
tinggi namun hal itu juga diikuti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi
para buruh migran.
Untuk itu, sosialisasi kebijakan program penempatan dan
pelindungan TKI di Lampung Timur diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih baik kepada masyarakat. Masyarakat, tambah dia diharapkan dapat
mengetahui proses dan prosedur yang benar untuk berangkat bekerja di luar
negeri.
"Bekerja keluar negeri yang aman harus sesuai
prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ungkapnya.
Disisi lain, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan
Sinaga mengungkapkan dari jumlah buruh migran asal Lampung yang bekerja ke luar
negeri berasal dari Kabupaten Lampung Timur.
"Di Kabupaten Lampung Timur ini salah satu
kabupaten yang terbanyak wagranya sebagai buruh migran," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya minat yang
tinggi dari warga yang bekerja ke luar negeri, pihaknya bersama Dinas Koperasi,
UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur terus berupaya melakukan pendampingan serta
memberikan informasi informasi yang akurat.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP
Natamenggala, berharap warga yang ingin bekerja keluar negeri hendaknya
terlebih dahulu mencari informasi yang akurat agar tidak mudah tertipu oleh
para oknum oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Biar gak jadi persoalan, maka kita harus
melengkapi persyaratan secara administratif. Karena banyak juga persoalan yang
menimpa para pekerja migran," ungkapnya.
Dilanjutkan Frans Agung, dengan persyaratan lengkap,
maka pekerja migran dihargai. "Kalau Pekerja Migran Indonesia syaratnya
lengkap sesuai prosedur maka keberadaannya benar benar dihargai,"
terangnya.
Politisi Muda ini menjelaskan, dengan adanya warga
Lampung Timur yang menjadi buruh migran, PAD Lamtim meningkat. "Dari
pekerja migran, PAD Lamtim meningkat. Namun banyak juga oknum oknum yang
memanfaatkan itu," tutupnya. (*)
