OJK Dukung Integerasi BPD Dalam Pembiayaan Pembangunan

SULAWESI UTARA, KATALAMPUNG.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempercepat pengintegerasian BPD di seluruh Indonesia guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sehingga BPD lebih mampu bersaing dan meningkatkan perannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan program-program inklusi keuangan OJK kepada Ratu Maxima di Jakarta, Selasa (13/2).

"BPD bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) harus segera mempercepat upaya mewujudkan BPD seluruh Indonesia yang lebih terintegrasi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka pertemuan BPD seluruh Indonesia di Manado, Kamis, 22 Februari 2018.

Menurutnya, untuk mewujudkan upaya ini, beberapa aspek perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat ini antara lain meliputi peningkatan core banking system pada beberapa BPD, penerapan switching yang melibatkan semua BPD, penuntasan Buku Pedoman Perusahaan yang terstandarisasi, peningkatan dan penyetaraan kapasitas SDM, serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang kompetitif.

"Saya ingin BPD menjadi jawara di daerahnya masing-masing," kata Wimboh sebagaimana dilansir dari siaran pers OJK, Kamis (22/2).

OJK juga terus mendorong BPD dan industri perbankan untuk meningkatkan layanan dan produk digital, serta bersinergi dengan perusahaan fintech atau dengan memiliki lini usaha fintech.

Untuk itu, OJK mendorong BPD terus meningkatkan infrastruktur dan SDM terkait teknologi informasi agar mampu mengembangkan otomasi proses bisnis internal dan inovasi produk/layanan teknologi Keuangan di BPD.

OJK juga meminta agar BPD dapat berperan banyak dalam menyalurkan kredit produktif, khususnya di bidang infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

"BPD juga harus mempunyai kemampuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk KUR Klaster, berkerja sama dengan BUMDES/BUMADES yang sebentar lagi akan banyak berdiri, memperluas jangkauan layanan agen-agen branchless banking (LAKU PANDAI) di berbagai daerah dan juga sebagai penyalur Bansos Non-Tunai," katanya.

Selain itu, BPD juga harus berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mencari terobosan membuka akses Keuangan masyarakat di daerahnya.

Dalam kesempatan itu diluncurkan tiga produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Transformasi BPD, yaitu Peluncuran Logo Bersama dan Tagline BPD, Integrasi Switching, serta Buku Pedoman Perusahaan.

Per Desember 2017, aset BPD naik 14,2%, DPK tumbuh 17,2%, dan kredit tumbuh 9,1% dengan rasio NPL yang terjaga di 3,2% (yoy).

KUR Klaster

Sebelumnya saat meresmikan Gedung Baru Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado, Wimboh mengatakan bahwa Provinsi Sulutgomalut, sangat potensial untuk berbagai program strategis yang memiliki high impact dan tepat sasaran, seperti program KUR Klaster.

Melalui program ini, penyaluran KUR akan diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta.

"Dengan potensi komoditas perkebunan seperti cengkeh, minyak kelapa, pala, cabe rawit dan komoditas perikanan serta potensi pariwisata yang sangat besar di wilayah Sulutgomalut ini, saya meyakini bahwa penyaluran KUR melalui cluster scheme ke depannya akan lebih tepat sasaran ke sektor-sektor produktif," katanya.

OJK juga terus mengembangkan potensi pendirian Bank Wakaf Mikro khususnya di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo. Pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini akan diberikan kepada  kelompok orang yang diiringi dengan program pemberdayaan dan pendampingan dengan nilai pembiayaan maksimal Rp3 juta dan margin yang dikenakan setara 3%, serta tanpa agunan.(ojk/dde)