Hak Buruh Bukan Hanya Upah, Namun Juga Pendidikan dan Kesehatan

BANDARLAMPUNG, KATALAMPUNG.COM - Hak-hak buruh bukanlah terbatas pada kebutuhan normatif dalam bentuk upah, namun hak sebagai warga negara dalam jaminan terpenuhinya pendidikan dan kesehatan. Demikian menurut pandangan Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) saat menggelar aksi Pra Mayday di halaman kantor Gubernur Lampung, Jum’at 20 April 2018.

Menurut FSBKU, pendidikan adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun dampak sistem liberalisasi pada sektor jasa yang disepakati negara-negara WTO telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, menjadikan pendidikan mahal dan hanya segelintir orang saja yang mampu mengaksesnya. Prestasi partisipasi pendidikan terus menerus menurun berbanding terbalik dengan tingkatan pendidikan iti sendiri.

FSBKU menilai kebijakan mengatasi problematikan pendidikan yang diambil rezim Jokowi-JK, bukanlah dengan mengupayakan pendidikan gratis, akan tetapi memperketat standarisasi yang harus dipenuhi oleh universitas. Seperti menetapkan rasio dosen-mahasiswa (ditengah sulitnya birokrasi sertifikasi dosen), adalah semata untuk mengejar target kualitas partisipasi pendidikan tinggi, tetapi tanggung jawab mahasiswa dan orang tua.

“Proses liberalisasi di sektor pendidikan akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan di mana negara perlahan tidak lagi bertanggung jawab dan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta dengan menggunakan mekanisme pasar, inilah yang kami simpulkan sebagai praktek dari proses ‘Kapitalisme Pendidikan’, selain daripada itu penyelenggara layanan kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap rakyat juga telah diliberalisasi.”

Akses layanan kesehatan untuk rakyat telah tutup. Jaminan kesehatan diserahkan pada sistem pasar melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang merupakan bentuk lain dari asuransi swasta yang dikelola pemerintah yang membebani rakyat dengan iuran premi dengan kelas-kelas ekonomi.

Dilaporkan oleh: Cholik Dermawan