Pemprov Lampung Mantapkan Pembiayaan JKN-KIS

KATALAMPUNG.COM - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Hery Suliyanto memimpin rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung terkait pembiayaan JKN-KIS, di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa, 2 Oktober 2018.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Hery Suliyanto

"Masalah pembiayaan JKN-KIS ini setiap akhir tahun selalu mengalami tunggakan dan alasannya klasik tidak ada anggaran. Ini sudah jelas, usulan dari kab/kota yang mengusulkan adalah mereka. Kalau ngusul 100 orang ya yang 100 orang ini yang dibiayai langsung dimasukan di APBD," jelas Hery.

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat, sebab Pemerintah Kabupaten/Kota sedang mengusulkan APBD baik murni maupun perubahan. “Nanti disini peran APBD Provinsi untuk mengecek sudah dianggarkan tidak,” katanya.

Ia mengajak untuk membangun kerjasama yang baik antara Pimpinan BPJS Kesehatan di masing-masing wilayah agar ada koordinasi yang baik dengan Bupati dan Wali Kota.

 “Hari ini kami menghadiri rapat finalisasi terkait dengan Peraturan Gubernur dan Perjanjian Kerja Sama terkait dengan Program Jaminan Kesehatan Sakai Sambayan,” ujar Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung Johana, usai rapat koordinasi dengan Pemprov.

"Sebanyak 54.000 itu adalah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi yang dianggarkan melalui APBD provinsi, dengan data kepesertaan dari data kab/kota dan provinsi," jelasnya.

Johana mengatakan, pihaknya menerima data dari setiap kabupaten/kota. Dari data tersebut, BPJS Kesehatan akan melakukan pendataan secara selektif dari warga-warga yang sebelumnya sudah terdata dalam data BDP basis data terpadu yang dimiliki oleh pemda masing-masing.

"Ada juga beberapa data dari instansi-instansi seperti binaan di Lapas yang belum tercover ke dalam Program Jamin Kesehatan Nasional atau juga ada seperti guru honorer dan panti-panti sosial, yang tentunya secara selektif ditentukan oleh pemerintah kab/kota," tutupnya.(cholik)