Seluruh Fraksi DPRD Lampung Sepakat Lanjutkan Bahas Raperda APBD 2019
KATALAMPUNG.COM - Seluruh
fraksi DPRD Provinsi Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2019 dibahas lebih lanjut.
Selanjutnya, Raperda ini akan diputuskan menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2019
yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Lampung.
Hal itu terungkap pada Rapat
Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, di Ruang Sidang DPRD
Provinsi Lampung, Rabu (21/11/2018).
Sidang dihadiri Wakil
Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
Imer Darius.
Pada kesempatan itu, juru
bicara Fraksi PDIP, Yanuar Irawan, menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi
kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tepat waktu menyampaikan Nota Keuangan
APBD TA 2019. Selain itu, apresiasi juga atas peningkatan target pendapatan
daerah sekitar 3,41% dibandingkan APBD TA 2018.
“Fraksi PDIP berharap APBD
Lampung TA 2019 harus disusun dengan pendekatan kinerja berkualitas dan tepat
sasaran yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan
bertanggung jawab serta bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Irawan.
Pihaknya juga mengharapkan
untuk lebih mengefektifkan PT Lampung Jasa Utara agar mampu memberikan
sumbangsih terhadap Pemerintah Daerah Lampung.
Hal senada disampaikan
Putra Jaya Umar, juru bicara Fraksi Gerindra. Menurut Putra Jaya Umar,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung masih mampu untuk ditingkatkan.
"Hal ini mengingat
pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung berada di atas rata-rata perekonomian
Sumatera,” jelas Putra Jaya Umar.
Dia berharap Pemprov
Lampung mampu menghasilkan Raperda APBD TA 2019 yang prorakyat. Khususnya di
bidang infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat. Sehingga, dapat
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Sedangkan juru Bicara dari
Fraksi PAN, Muswir, berharap Raperda APBD 2019 mampu diaplikasikan dan
diterapkan ke berbagai program. "Untuk itu, kita harus men-delete program
yang kurang berguna bagi Provinsi Lampung. Selain itu, kita juga harus
menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan
lapangan pekerjaan guna meningkatkan sumber pendapatan," kata Muswi.
Seusai Rapat Paripurna,
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menuturkan eksekutif memberikan
keleluasaan kepada fraksi untuk memberikan pemandangan.
“Terkadang ketika
melihatnya, seakan-akan terlihat seperti ada penurunan atau yang lainnya.
Seakan terjadi perubahan struktur APBD. Namun harus diketahui, bahwasannya
setiap tahunnya ada acuan yang dikeluarkan Menteri, dan kita tentu mengikuti
acuan tersebut,” jelas Wagub Bachtiar.
Demikian juga dalam
meningkatkan BUMD PT LJU, tidak semudah membalikkan tangan. "Bahkan dunia
usaha yang dikelola secara profesional juga banyak jatuh bangun, apalagi kita
yang BUMD-nya baru ini. Namun kita akan terus mendorong dengan harapan mampu
menambah APBD Lampung,” kata Bachtiar. (Red)