Apresiasi Apel Akbar Tiga Pilar, Ridho Ficardo Imbau TNI, Polri, dan Aparat Desa Tidak Apatis pada Politik
"Sebagai Aparatur negara dan bagian dari 3 pilar, terutama TNI dan POLRI memang tidak memiliki hak suara. Tetapi tidak boleh apatis terhadap politik. Kenapa? karena semua proses-proses kebangsaan dan kenegaraan sangat dipengaruhi oleh proses-proses politik," tegas Gubernur Ridho saat menghadiri kegiatan Apel 3 Pilar (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa/lurah) di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (13/12) pagi.
Oleh karenanya, Ridho menyatakan, sebagai aparatur negara, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
"Ini menjadi tugas kita semua sebagai aparatur negara, menjadi tanggung jawab moral paling tidak, agar proses demokrasi kedepan esensinya didapat, berjalan sebaik mungkin tanpa terlalu banyak distorsi sehingga muncul permasalahn-permasalahan baru," katanya.
Sebagai aparatur negara, Gubernur Ridho juga menghimbau kepada para kepala desa untuk tetap menjaga netralitas dan dapat menempatkan posisinya sebagai aparatur negara terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Ridho menyatakan, pembangunan di Provinsi Lampung berkembang dengan sangat pesat. Berbagai penghargaan diperoleh oleh Pemprov Lampung, yang terbaru adalah penghargaan terbaik nasional kedua dalam penanganan terorisme.
"Dengan pesatnya pembangunan di Lampung, berbagai penghargaan berhasil kita raih. yang terbaru adalah terbaik nasional kedua penanganan terorisme. Tapi saya bilang semua penghargaan tidak akan bisa kita raih tanpa kerjasama yang baik dengan semua elemen yang ada, baik itu TNI, POLRI, jajaran forkopimda dan seluruh masyarakat Lampung. Tanpa itu semua Nonsense Lampung bisa mendapat penghargaan," pungkas Gubernur Ridho
Kegiatan Apel 3 Pilar yang di gelar oleh Polda Lampung ini juga turut dihadiri oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Ananto, M.Si, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M,Hum., serta 1684 orang lainnya dari Forkopimda, Pimpinan TNI-POLRI, dan perwakilan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa/lurah Se-Lampung.(*)
