Pemprov Lampung dan Stafsus Presiden Bahas Penyerobotan Tanah Warga Oleh SGC

KATALAMPUNG.COM - Pemerintah Provinsi Lampung bersama Staf Khusus Presiden RI Lenis Kagoya mengadakan rapat tertutup terkait kasus penyerobotan tanah warga oleh PT SGC di daerah tulang bawang. Rapat tersebut digelar di Ruang Sungkai Balai Kratun, Kantor Gubernur, Jumat, (25/1/2019).



Pemprov Lampung dan Stafsus Presiden Bahas Penyerobotan Tanah Warga Oleh SGC


Lenis Kagoya mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka menindaklanjuti proses penyelesaian dan fasilitasi laporan Hertop Halil selaku Ketua Tim Merah Putih. 

Laporan tersebut terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Bakung Ilir, terkait pengembalian lahan gambut (Gecow Isem Payou Bonoh)  seluas 6000 Hektare yang diakui sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa.

Selain itu, hal lain yang dibahas adalah tentang Corporate Social Responsibility (CSR) serta kejelasan kemitraan atas tanah adat masyarakat.

Dalam keterangannya, Lenis meminta agar PT. Sugar Group Companies (SGC) memberikan izin akses tiang listrik yang akan menuju Kampung Bakung tersebut.

"Hari ini kami menanyakan kembali hasil kesimpulan rapat kami di Istana Presiden, dengan pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 19 tahun diolah dan disitu laporan masyarakat tidak pernah masuk listrik hampir 20 tahun. Dan ini aneh kalau, kata orang di Papua tidak masuk listrik saya paham, nah ini di kota tidak masuk listrik kan aneh," jelas Lenis.

Menurutnya, ada miskomunikasi antara perusahaan dan PLN,  dan hari ini baru dipersatukan. Dirinya mengatakan PLN dalam bulan ini akan mengaliri listrik ke Kampung Bakung.

"Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kompensasi masyarakat itu sudah ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Langsung bikin Perdasus untuk menyangkut kompensasi terkait plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan dan pendidikan," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, ia meyakini masyarakat akan terlayani lebih baik lagi dari pada sebelumnya. "Apabila tidak realisasi kami akan datang lagi untuk menjamin sampai terealisasi. Negara hadir untuk melayani bukan dilayani," katanya.

Sementara itu, Hertop Halil selaku Ketua Tim Merah Putih mengatakan, dirinya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini telah terzolimi oleh oknum pencari keuntungan pribadi. "Oleh sebab itu saya berharap agar jangan lagi ada oknum yang mengambil kesempatan dalam perjuangan ini."

"Yang dilakukan segenap pengurus Tim Merah Putih adalah semata-mata ingin meminta keadilan kepada Pemerintah Pusat. Karena selama ini masyarakat sudah jenuh meminta keadilan pada Pemerintah Daerah maupun Provinsi," tegasnya.

Reporter: Cholik
Editor: Guntur Subing
loading...
Diberdayakan oleh Blogger.