BI Lampung Siapkan Langkah Dalam Mengendalikan Inflasi

KATALAMPUNG.COM - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, untuk mengantisipasi beberapa risiko diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil.

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk melihat perkembangan harga yang terjadi dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.

“Adapun di masa pandemi COVID-19, intervensi melalui Operasi Pasar dapat dilakukan bekerjasama dengan marketplace (Pasar Berjaya Lampung) untuk menghindari kerumunan,” ujar Budiharto, Rabu (3/2/2021).

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan sebagai antisipasi lonjakan permintaan akibat optimisme masyarakat akan adanya vaksin COVID-19. Kondisi ini perlu diwaspadai dengan memastikan ketersediaan pasokan agar tidak meningkatkan tekanan kenaikan harga.

“Untuk itu, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga. Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang memiliki kontribusi besar pada inflasi Provinsi Lampung perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi,” tambahnya.

Menurutnya, MoU tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah oleh 10 Gubernur di Sumatera pada tahun 2020 dapat menjadi dasar untuk penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam pemenuhan pasokan bahan makanan di wilayah Sumatera.

"Dalam rangka koordinasi, dapat diselenggarakan Rakorwil TPID Sumatera yang juga membahas tindak lanjut MoU dimaksud untuk secara bersama-sama menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga," terangnya.

Hal ini mengingat, secara nasional, inflasi Sumatera di bulan Januari 2021 merupakan yang tertinggi yakni 0,72% (mtm). Adapun pengawalan dalam pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 juga perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan pasokan komoditasnya agar tidak mendorong kenaikan harga.

Sementara itu, perluasan pemanfaatan digitalisasi pertanian melalui implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) perlu ditingkatkan karena selain dapat memperbaiki kesejahteraan petani, tentunya dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan yang berdampak pada stabilitas harga.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan cara melakukan koordinasi untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok. Selain untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi dapat memudahkan petani memasarkan produk dan mendapatkan harga yang wajar.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan dan upaya pemerintah dalam pemenuhan pasokan perlu disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga.(bil)