Galakkan Pemanfaatan TIK Di Bidang Pemerintahan, Pemprov Lampung Gelar Rakor Bersama Kabupaten/Kota

KATALAMPUNG.COM - Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pemanfaatan TIK di Provinsi Lampung, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (18/06).

Hadir dalam rapat Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ganjar Jationo dan beberapa narasumber.

Pemanfaatan teknologi informasi harus sangat dimanfaatkan sehingga semua hambatan dan gangguan bisa teratasi dan membantu meringankan pekerjaan. Dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi bagian penting yaitu  keamanannya dan perlu dijaga terutama di bidang pemerintahan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Pergub terkait Digitalisasi Pemerintahan, bentuk layanan pemerintahan akan bertransformasi berbasis digital elektronik. Pelayanan masyarakat akan menjadi lebih ringkas dan memudahkan masyarakat melakukan semua kegiatannya.

"Seperti contoh yang sudah terealisasikan adalah Kartu Petani Berjaya. Melalui program tersebut, dapat memudahkan petani untuk melakukan aktivitasnya, mulai dari penyuluhan, pemesanan pupuk bibit dan alat penunjang lainnya bisa dipesan atau diorder dalam satu aplikasi," ungkap Kusnardi.

Program Smart Village dan Smart School merupakan contoh lain program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung selain Program Kartu Petani Berjaya yang berbasis digital elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari-hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti layanan administrasi, layanan pajak, layanan transaksi perbankan, layanan Program Kartu Petani Berjaya melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan.

Sedangkan melalui Program Smart school, disediakan aplikasi belajar mengajar secara mandiri bagi siswa dan mendorong interaksi antar sekolah dan wali murid, penyediaan infrastruktur belajar mengajar juga peningkatan kompetensi mengajar bagi guru. (kmf)