Apa Kabar Realisasi APBD Lampung? Dari Tertinggal ke Terdepan
“Lho, bukannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung termasuk daerah dengan realisasi APBD yang rendah ya?” Pertanyaan ini sempat ramai terdengar setelah forum nasional percepatan realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri pekan ini. Bahkan, data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.
 |
Dr. Saring Suhendro, S.E.,M.Si., Ak.,CA. Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Unila dan Pengurus ISEI Lampung |
Tapi kalau kita lihat data
terbaru per 10 Mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. Realisasi
pendapatan Pemprov Lampung justru melonjak jadi 30,23%, dan belanja daerah pun
tembus 24,62%, bahkan data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata
nasional. (Baca: Realisasi APBD Provinsi Lampung Lampaui Rata-Rata Nasional). Selain
itu, ini bukan hanya membaik, namun capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam
lima tahun terakhir. (Baca: Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemprov LampungTertinggi Dalam 5 Tahun Terakhir)
Dari mana lonjakan itu
datang? Kalau kita bandingkan, per 28 Februari 2025 lalu, pendapatan daerah
baru menyentuh 8,83%, dan belanja 5,67%. Dalam waktu dua bulan saja
(Maret-April), realisasinya naik lebih dari 21 poin persentase untuk pendapatan
dan hampir 19 poin untuk belanja. Ini bukan peningkatan biasa, namun ini
akselerasi fiskal yang luar biasa.
Kalau ditanya apa yang
sebenarnya terjadi, jawabannya sederhana yaitu kepemimpinan yang adaptif dan
manajemen fiskal yang lincah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak
memilih untuk menyalahkan atau membela diri saat ditegur pusat. Beliau langsung
mengarahkan percepatan di tiga titik krusial:
Pertama, menyesuaikan
penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, bukan sekadar formalitas
administrasi.
Kedua, mengintegrasikan
penggunaan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan realisasi.
Ketiga, menjaga
efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk
masyarakat.
Ketika daerah lain masih
sibuk mempersiapkan kegiatan, Pemprov Lampung justru sudah mengeksekusinya.
Inilah yang disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas
dan kapan harus rem. Bahkan Mendagri Tito Karnavian sendiri menekankan bahwa
belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan Pemprov Lampung menjawab itu
bukan dengan retorika, tapi dengan angka.
“Pemerintah yang kuat bukan
yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki.” Jadi,
kalau hari ini orang bertanya, “Apa kabar realisasi APBD Lampung?” Jawabannya
adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi contoh percepatan fiskal
yang patut dicontoh.
Dalam kerangka tata kelola
keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat
dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik. Lebih dari sekadar
membelanjakan anggaran, Pemprov Lampung telah menunjukkan bagaimana fiscal
leadership bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas
dan akuntabilitas kinerja anggaran.
Apa kabar Realisasi APBD
Lampung? Dari Tertinggal ke Terdepan
Oleh: Dr. Saring Suhendro,
S.E.,M.Si., Ak.,CA.
Akademisi dan Peneliti
Keuangan Publik Unila dan
Pengurus ISEI Lampung
