Komitmen Akuntabilitas Distribusi, BAKN DPR RI Apresiasi Sistem Pengawasan Digital Pupuk Indonesia

KATALAMPUNG.COM — PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan memastikan distribusi pupuk subsidi berlangsung secara transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAKN DPR RI) di Command Center Pupuk Indonesia yang berlokasi di Graha Phonska, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

“Pupuk Indonesia sangat memahami pentingnya tata kelola distribusi pupuk yang akuntabel guna menjamin ketersediaan bagi para petani dan memastikan penyaluran yang tepat waktu. Untuk itu, kami terus memperkuat sistem pengawasan distribusi berbasis digital secara real-time melalui Command Center, yang juga dapat menjadi referensi evaluasi bagi BAKN DPR RI,” ujar Rahmad Pribadi.

Command Center ini memungkinkan pemantauan menyeluruh terhadap posisi produk, manajemen gudang, hingga realisasi distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, fasilitas tersebut mampu mengawasi rata-rata 2,5 juta transaksi per bulan melalui sistem i-Pubers.

Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyampaikan apresiasinya atas inovasi pengawasan yang diterapkan oleh Pupuk Indonesia. Menurutnya, keberadaan Command Center menjadi langkah konkret dalam mencegah penyimpangan distribusi pupuk subsidi.

“Command Center ini merupakan terobosan penting untuk mengawasi distribusi pupuk secara digital. Ini patut diapresiasi. Yang lebih penting lagi adalah menjadikan sistem ini sebagai bagian dari pengawasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga setiap ketidakwajaran bisa terdeteksi secara real-time,” jelas Andreas.

Ia juga mendorong agar Pupuk Indonesia terus mengembangkan Command Center ini agar lebih menyeluruh dan responsif, termasuk dengan penambahan fitur-fitur pengawasan baru.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron. Ia menilai sistem ini memberikan visibilitas penuh terhadap proses produksi hingga distribusi pupuk di seluruh Indonesia.

“Segala proses dapat dipantau secara real-time, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi sampai ke kabupaten dan kota. Ini sudah sangat baik, hanya tinggal ditingkatkan dengan pengembangan fitur serta penguatan aspek pengawasannya,” ujarnya.(***)