Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung Bahas LKPJ TA 2025

KATALAMPUNG.COM — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025. Agenda penting ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Senin (25/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani menekankan bahwa pembahasan LKPJ ini bukan sekadar pemenuhan agenda administratif pemerintahan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang evaluasi bersama terhadap seluruh capaian dan ikhtiar pembangunan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sepanjang tahun 2025.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Demi Kemajuan Daerah

Gubernur Mirza menilai jalannya proses pembahasan LKPJ sebagai cerminan kemitraan kelembagaan yang sehat dan dinamis antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia memandang perbedaan pendapat selama proses evaluasi sebagai hal yang wajar demi mencapai hasil terbaik.

"Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan daerah. Namun, tujuan utama kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat," ujar Gubernur Lampung.

Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada jajaran DPRD Provinsi Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas dedikasi dan pemikiran yang dicurahkan selama meneliti dokumen pertanggungjawaban tersebut. Pemprov Lampung berkomitmen untuk menjadikan setiap catatan, pandangan, dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi strategis.

Capaian Makro dan Fokus Pembangunan Pemprov Lampung TA 2025

Berdasarkan laporan resmi dari Pansus DPRD Provinsi Lampung, penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang TA 2025 dinilai telah berjalan sesuai regulasi dan berhasil menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berhasil mencapai angka 5,28 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap tumbuh positif.

Selama tahun anggaran tersebut, Pemprov Lampung memprioritaskan kebijakan pada beberapa sektor strategis, di antaranya: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mobilitas serta distribusi, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan penarikan investasi, Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan Kesehatan serta Menjaga stabilitas sosial daerah.

Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan Inklusif

Meski mencatatkan tren positif, Pansus DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting guna mendorong efektivitas pemerintahan ke depan. Beberapa poin rekomendasi tersebut meliputi sinkronisasi perencanaan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kapasitas fiskal, hingga peningkatan efisiensi belanja daerah agar lebih berorientasi pada hasil (outcome-based).

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tuntutan dinamika ekonomi dan perubahan sosial mengharuskan pemerintah bekerja secara lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Hubungan kerja yang harmonis dengan DPRD diyakini menjadi modal utama dalam mewujudkan visi pembangunan Lampung yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.(KLM)