Atasi Macet Bandar Lampung, Rel KA Rejosari-Bakauheni Dibangun 2019
![]() |
Foto: Asisten Bidang Ekbang Setda Provinsi Lampung Adeham (Tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Perkeretapian di Provinsi Lampung, Selasa (1/8/2017) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan |
“Target studinya dilaksanakan satu semenster tahun ini
juga. Tahun depan bisa dianggarkan membayar ganti rugi tanah dan pada 2019 kita
harapkan mulai konstruksinya,” ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung, Minto Rahardjo, di Bandar Lampung.
Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Direktorat
Jenderal Perkeretaapian dalam membangun jalur tersebut diwujudkan dengan
membentuk Tim Percepatan Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian yang diketuai
Asisten II Sekprov Lampung Adeham.
Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat terpadu di Badan Litbang Provinsi Lampung, Rabu (2/8/2017). Langkah tersebut merupakan implementasi kesepakatan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pada 10 Juli 2017.
Menurut Minto Rahardjo pembangunan shortcut bukan hanya
untuk mengatasi kemacetan di Bandar Lampung, tetapi pengembangan moda trasportasi publik yang
lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
"Kereta api menjadi moda transportasi yang tengah
dikembangkan di negara maju, karena lebih efektif dan murah. Moda ini juga
menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintah pusat. Pak Gubernur menyiapkan
MoU dengan Dirjen Perkeretaapian,” ujar Minto.
Moda transportasi kereta api ditargetkan dapat
mengurangi secara signifikan angkutan barang yang masuk kota, sehingga
kapasitas transportasi kota untuk angkutan penumpang. Dengan demikian, kata
Minto, kondisi jalan dalam kota lebih terjaga dengan beban yang berkurang.
Selain itu, pengembangan moda kereta api ini juga untuk
mengimbangi pertumbuhan frekuensi penerbangan yang tinggi. Pemerintah Provinsi
juga melakukan studi untuk pembukaan koridor timur-barat untuk kereta komuter
Pringsewu, Metro, dan Sukadana. Tujuannya, memperlancar aktivitas perekonomian
masyarakat dengan tidak hanya bertumpu pada transportasi jalan raya.
Provinsi Lampung, kata Kepala Badan Litbang Provinsi
Lampung Mulyadi Irsan, memiliki agenda prioritas pegembangan moda transportasi
ini. Tujuannya, mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat, percepatan
pembangunan, mengurai masalah kemacetan, dan pengembangan wilayah.
“Jalan tol sekarang on
going process. Kita harap perkeretaapian ini bisa menjadi salah satu solusi
yang signifikan masalah transportasi publik, dan dapat diimplementasikan
segera,” kata Mulyadi.
Salah satu penyebab kemacetan di Bandar Lampung adalah
perlintasan kereta api di jalur padat dalam kota. Contohnya, di Jalan
Komarudin, Jalan Sultan Agung, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Perintis
Kemerdekaan. Meningkatnya intensitas lalu lintas kereta api yang mencapai 25
rangkaian per hari, perlu disikapi dengan tepat.
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung
melakukan perencanaan dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka
mengatasi permasalahan tersebut," kata Mulyadi.
Percepatan pembangunan jalur ini, menurut Kepala Bidang
Infrastruktur Bappeda Provinsi Lampung, Hermansyah, diwujudkan dengan membuat detail engineering design (DED).
"Kami telah diundang Kemenhub terkait review DED. Rencananya dimasukkan ke
APBD perubahan 2017 ini. Informasi yang kami dapat sekarang ini masih pada
tahap lelang DED untuk shortcut Rejosari-Tarahan. Jalurnya diubah melalui Jalan
Tol Trans Sumatera. Pembebasan jalan tol itu 120 meter, yang 20 meter untuk
kereta api," kata Hermansyah.
Kemenhub menganggarkan pembebasan lahan tersebut di
2018. "Provinsi Lampung diminta untuk menyediakan studi Amdal dan
pembebasan lahan. Harapan kami, tim yang terbentuk itu, dapat memberikan
masukan kepada satuan kerja agar pembangunan shortcut Rejosari-Tarahan ini
dapat tercapai," kata Hermansyah. (rls)