Gubernur M. Ridho Ficardo: Tolok Ukur Kemajuan Negara Dilihat Dari Desanya

BANDARLAMPUNG, katalampung.com - Pendamping profesional desa dibentuk untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sampai kedesa-desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari ribuan desa-desa, satuan terkecil yang membentuk negara kita menjadi satu adalah desa. Maka tolok ukur untuk melihat kemajuan negara republik ini harus dilihat dari desa-desanya yang saat ini berada ditangan bapak/ibu sekalian.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat menghadiri kegiatan Pembinaan Pendamping Profesional Desa Tahun 2017, Se-Provinsi Lampung yang dihelat di Hotel Novotel Bandarlampung, Jumat (08/12/2017) siang.

Baca Juga: Tahun 2018, Semua Desa Tertingal Akan Tertangani Program Gerbang Desa Saburai

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Ridho Menyatakan bahwa program dana desa untuk pemberdayaan desa sebelumnya sudah ada, yakni Program PNPM yang kemudian berupah menjadi dana desa semenjak terjadi pergantian kepemimpinan Pusat.

"Dulu ada Program PNPM yang sudah berjalan dengan baik, namun karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional, kemudian programnya pun dihentikan. Pertanyaanpun banyak bermunculan, pemberdayaan sudah berjalan baik mau dibagaimanakan, sekian banyak orang yang terlibat harus dikemanakan. Akhirnya saya putuskan, jika program ini sampai dihentikan, saya sebagai Gubernur Lampung, Akan mengambil alih seluruh pembiayaan dan menggunakan seluruh jaringan yang ada," ujar Ridho.

Jika saat itu program pemberdayaan benar-benar diberhentikan, lanjut Gubernur Ridho, maka Provinsi Lampung satu-satu provinsi yang menjamin keberlangsungan program pemberdayaan desa, tegasnya.

Baca Juga: Penyelewangan Dana Desa (DD) Cermin Buruknya Pengelolaan Dana Desa

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho juga berterimakasih kepada seluruh 1228 Pendamping Profesional Desa yang telah hadir dan giat membantu memastikan berjalannya program dana desa dari awal hingga saat ini.

"Saya mohon kepada semua teman-teman yang terlibat agar bisa berdikusi dengan dinas-dinas terkait, bagaimana agar dana desa ini selain terserap tapi juga memberikan efek yang paling efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Lampung yang kita cintai ini," pungkasnya.

Baca Juga: Gapensa: Rekrutment Tenaga PID yang Profesional dan Kompeten, Momentum Perbaiki Pengelolaan Dana Desa 

Sementara itu Yuda Setiawan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung menyatakan, selama 3 tahun kepemimpinan Gubernur Ridho sudah banyak prestasi yang diraih. Untuk Program pemberdayaan desa, diantaranya adalah Provinsi Lampung menempati posisi No.3 Serapan dana tertinggi nasional, Desa pertama (di 8 Kabupaten) yang memiliki program desa bursa inovasi.

"Kemudian dibawah kepemimpinan Pak Ridho, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan desa terbaik nasional dua tahun berturut-turut." papar Yuda.