Penyelewangan Dana Desa (DD) Cermin Buruknya Pengelolaan Dana Desa

BANDARLAMPUNG, katalampung.com - Penyelewengan Dana Desa (DD) pada 4 kabupaten yang diterima Posko Pengaduan Penyelewengan Dana Desa (P3DD) medio 2016-2017 kemarin menunjukkan buruknya pengelolaan dana desa.

Jika merujuk UU No.6 Tahun 2016 secara implisit menginginkan terciptanya sistem demokratisasi desa yang ditopang oleh perbaikan kualitas ekonomi desa melalui pemberdayaan dan pengelololan potensi ekonomi desa.

Baca Juga: Gapensa: Rekrutment Tenaga PID yang Profesional dan Kompeten, Momentum Perbaiki Pengelolaan Dana Desa 

Jadi tidak hanya pada raung lingkup pembangunan infrastruktur desa saja tapi lebih kepada daya saing desa yang akhirnya memandirikan serta mensejahtrakan desa.

Hal itu disampaikan oleh, Ferly Fernando, Sekretaris Umum Garda Pemuda Tunas Bangsa (Gapensa), saat rapat evaluasi dan proyeksi advokasi penyelewengan dana desa di sekretariat GAPENSA, Bandarlampung, Kamis, 7 Desember 2017.

“Pada titik salah pikir pembangunan yang hanya pada sektor infrastruktur inilah sumber kesalahan fatal pengeolaan Dana Desa. Pikiran sempit pembangunan hanya sebatas infrastruktur ditunjang minimnya traparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa inilah yang disinyalir menjadi sebab pokok banyaknya penyelewengan Dana Desa di 4 kabupaten yang GAPENSA advoksi,” kata Ferly.

Oleh sebab itu, menurut Ferly, diperlukan penguatan sistem dan diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa kedepannya.

Baca Juga: Gapensa Buka Posko Pengaduan Penyelewengan Dana Desa 

Aktivis kerayatan ini menambahkan bahwa dalam rangka perbaikan sistem pengawasan dan pendampingan inilah, GAPENSA optimis dengan adanya rekruitmen tenaga PID (Program Inovasi Desa) sebagai corong perbaikan pembangunan daya saing desa yang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan potensi pemberdayaan desa lainnya melalui BUMDES atau Embung desa tambahnya.

Dilaporkan Oleh: Guntur Subing