Dana Haji Dipakai Infrastruktur? Ini Kata Anggito Abimanyu
KATALAMPUNG.COM – Polemik penggunaan
Dana Haji untuk infrastruktur begitu masif terdengar. Isu itu telah lama
bergulir dan menjadi tanda tanya bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat
Islam.
Mendapatkan pertanyaan tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur oleh Pemerintah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu meminta para pihak untuk bertabayun terlebih dahulu.
Mendapatkan pertanyaan tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur oleh Pemerintah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu meminta para pihak untuk bertabayun terlebih dahulu.
Ia mengamini tentang viralnya
mengenai penggunaan dana haji ini. Menurutnya, hal tersebut sangat berpengaruh,
apalagi yang mengkritik memiliki banyak follower di media sosial.
Anggito membantah tentang isu yang beredar tersebut. Dirinya menegaskan bahwa dana haji tidak digunakan oleh Pemerintah.
Anggito membantah tentang isu yang beredar tersebut. Dirinya menegaskan bahwa dana haji tidak digunakan oleh Pemerintah.
“Saya memberikan contoh
saja tentang klausul akad wakalah atau akad kuasa itu seolah-olah uangnya
dipakai oleh pemerintah, itu sudah saya bantah dan pelajari tidak ada itu. Seakan-akan
itu akad kuasa, kuasa dari pendaftar kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan
Haji) sebagai kuasa yang sah dari pengelolaan keuangan haji,” kata Anggito saat
Kuliah Tamu dan Diskusi Prospek Kuangan Syariah ISEI Lampung dan FEB Unila di
Kampus FEB Unila, Jum’at, 7 Desember 2018.
Baca Juga: ISEI Lampung Bahas Prospek Keuangan Syariah Bareng Anggito Abimanyu
“Terus saya tunjukkan form-nya dan sebagainya. Tapi ya terus
saja, ya sudahlah, karena musimnya, musim begini ya kami akan terus melakukan
tabayun,” lanjutnya.
Ia menambahkan pernah
bekomunikasi dengan Ustad Haikal (Juru Bicara 212) perihal viralnya penggunaan
dana haji untuk infrastruktur pemerintah. Sebab, Ustad Haikal merupakan salah satu tokoh yang memviralkan isu itu.
Ia meminta kepada Ustad Haikal untuk bertabayun terlebih dahulu, karena hal tersebut berdampak terhadap orang-orang yang ingin berhaji menjadi tidak mau untuk naik haji. Kata Anggito, perbuatan seperti itu merupakan dosa.
“Ya kan saya tidak ada
hubungan sama politik, sama pemerintah, pemilik BPKH itu adalah umat, dan
akhirnya dia membuat (klarifikasi, red) di twitter, karena followernya banyak. Dan
juga dia bikin videonya,” kata Anggito.
Ia meminta kepada Ustad Haikal untuk bertabayun terlebih dahulu, karena hal tersebut berdampak terhadap orang-orang yang ingin berhaji menjadi tidak mau untuk naik haji. Kata Anggito, perbuatan seperti itu merupakan dosa.
Ia menegaskan, urusan
umat, urusan ibadah, tidak ada hubungan dengan Prabowo dan Jokowi. “Ini urusan
Hablumminallah,” serunya.