Ini 5 Tuntutan dan 5 Solusi yang Ditawarkan HMI Cabang Bandar Lampung Kepada Jokowi-JK
Neraca Perdagangan
Indonesia Total pada Juli 2018 menunjukan angka sebesar -3.088,1 (BPS). Neraca
perdagangan yang negatif sama saja dengan jumlah impor lebih besar dari pada
jumlah ekspor.
Baca Juga: HMI Cabang Bandar Lampung Galang Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II
Baca Juga: HMI Cabang Bandar Lampung Galang Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II
Tak hanya sektor ekonomi
yang memprihatinkan, Indonesia dewasa ini juga dilanda krisis demokrasi. Hak
untuk berpendapat dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat".
Ironisnya kemerdekaan
mengemukakan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang
dijamin oleh negara, sayangnya mengalami kemunduran kualitas dengan adanya
kriminalisasi, persekusi, tuduhan-tuduhan makar serta pembungkaman yang dilakukan
secara masif oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Baca Juga: Ini Tuntuan HMI Cabang Bandar Lampung Atas Rapor Merah Jokowi-JK
Baca Juga: Ini Tuntuan HMI Cabang Bandar Lampung Atas Rapor Merah Jokowi-JK
Keterbatasan mengemukakan
pendapat ini berdampak pada degradasi kebhinekaan bangsa Indonesia.
Kebhinekaan yang telah
diajakan oleh kepentingan sementara. Bagi kami, dengan gagalnya Nawacita point
ke-2 Demokrasi berimplikasi pada gagalnya Nawacita yang ke-8 Revolusi Mental dan
yang ke-9 Kebhinekaan yang berbunyi "Memperteguh
ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan ke-bhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar
warga".
Apakah kondisi saat ini
sudah sesuai dengan sifat ke-bhinekaan yang teguh, atau inikah revolusi sosial
yang dimaksud pemerintah?
Baca Juga: Sempat Memanas, Satpol PP Halangi Massa HMI Masuk Gedung DPRD Lampung
Baca Juga: Sempat Memanas, Satpol PP Halangi Massa HMI Masuk Gedung DPRD Lampung
Dengan dasar pemikiran
diatas, karena itu kami HMI Cabang Bandarlampung menuntut :
1. Pemerintah untuk
mengoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter negara Indonesia.
2. Pemerintah untuk
melakukan re-konsolidasi kebangsaan dengan mempertegas ke-bhenikaan yang
menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.
3. Pemerintah untuk
menciptakan iklim Demokrasi Pancasila tanpa politik identitas.
4. Pemerintah harus
menghentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari hutang
negara.
5. Pemerintah wajib
menegakan supremantasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Dari permasalahan yang
dihadapi Bangsa Indonesia, HMI Cabang Bandar Lampung memberikan solusi sebagai
berikut:
1. Pemerintah membatasi
impor dan mempermudah ekspor, memaksimalkan produksi dalam negeri, menghentikan
belanja dan kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.
2. Pemerintah bersama
semua unsur penyelenggara pemilu wajib menjalankan instrumen pemerintah dengan
konsisten dan tegas.
3. Pemerintah harus
menjaga etika sebagai pejabat publik dengan tidak mencampuradukan antara
kinerja pemerintah dan kepentingan partai politik.
4. Pemerintah menekankan
kembali Revolusi Mental dan pembangunan kualitas SDM dalam negeri
5. Selesaikan kasus
pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tidak tegas pelakunya sesuai hukum
yang berlaku.(tim/kl)