Ini 5 Tuntutan dan 5 Solusi yang Ditawarkan HMI Cabang Bandar Lampung Kepada Jokowi-JK

KATALAMPUNG.COM - Pelemahan perekonomian yang dihadapi rakyat Indonesia hari ini tentu tidak terlepas dari dampak kebijakan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Kabinet Jokowi-JK, rasio harga ekspor dan impor adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara.


Ini 5 Tuntutan dan 5 Solusi yang Ditawarkan HMI Cabang Bandar Lampung Kepada Jokowi-JK


Neraca Perdagangan Indonesia Total pada Juli 2018 menunjukan angka sebesar -3.088,1 (BPS). Neraca perdagangan yang negatif sama saja dengan jumlah impor lebih besar dari pada jumlah ekspor.

Baca Juga: HMI Cabang Bandar Lampung Galang Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II

Tak hanya sektor ekonomi yang memprihatinkan, Indonesia dewasa ini juga dilanda krisis demokrasi. Hak untuk berpendapat dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Ironisnya kemerdekaan mengemukakan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh negara, sayangnya mengalami kemunduran kualitas dengan adanya kriminalisasi, persekusi, tuduhan-tuduhan makar serta pembungkaman yang dilakukan secara masif oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Baca Juga: Ini Tuntuan HMI Cabang Bandar Lampung Atas Rapor Merah Jokowi-JK

Keterbatasan mengemukakan pendapat ini berdampak pada degradasi kebhinekaan bangsa Indonesia.

Kebhinekaan yang telah diajakan oleh kepentingan sementara. Bagi kami, dengan gagalnya Nawacita point ke-2 Demokrasi berimplikasi pada gagalnya Nawacita yang ke-8 Revolusi Mental dan yang ke-9 Kebhinekaan yang berbunyi "Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga".

Apakah kondisi saat ini sudah sesuai dengan sifat ke-bhinekaan yang teguh, atau inikah revolusi sosial yang dimaksud pemerintah?

Baca Juga: Sempat Memanas, Satpol PP Halangi Massa HMI Masuk Gedung DPRD Lampung

Dengan dasar pemikiran diatas, karena itu kami HMI Cabang Bandarlampung menuntut :

1. Pemerintah untuk mengoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter negara Indonesia.

2. Pemerintah untuk melakukan re-konsolidasi kebangsaan dengan mempertegas ke-bhenikaan yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.

3. Pemerintah untuk menciptakan iklim Demokrasi Pancasila tanpa politik identitas.

4. Pemerintah harus menghentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari hutang negara.

5. Pemerintah wajib menegakan supremantasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dari permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia, HMI Cabang Bandar Lampung memberikan solusi sebagai berikut:

1. Pemerintah membatasi impor dan mempermudah ekspor, memaksimalkan produksi dalam negeri, menghentikan belanja dan kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.

2. Pemerintah bersama semua unsur penyelenggara pemilu wajib menjalankan instrumen pemerintah dengan konsisten dan tegas.

3. Pemerintah harus menjaga etika sebagai pejabat publik dengan tidak mencampuradukan antara kinerja pemerintah dan kepentingan partai politik.

4. Pemerintah menekankan kembali Revolusi Mental dan pembangunan kualitas SDM dalam negeri

5. Selesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tidak tegas pelakunya sesuai hukum yang berlaku.(tim/kl)
loading...
Diberdayakan oleh Blogger.